Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design REFORMASI BIROKRASI 2010.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020. Road Map Reformasi Birokrasi
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

TUJUAN

1. Mewujudkan BNPB yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
2. Mempercepat pencapaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di BNPB.
3. Mewujudkan Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

VISI dan MISI REFORMASI BIROKRASI

VISI REFORMASI BIROKRASI

Menjadi Pemerintah Kelas Dunia Tahun 2025

MISI REFORMASI BIROKRASI

1. Membentuk/menyempurnakan peratur-an perundang-undangan dalam rangka Melakukan penataan dan penguatan -organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.