Informasi

Informasi wajib diumumkan setiap saat

Learn More

Informasi

Informasi wajib di umumkan secara berkala

Learn More

Informasi

Informasi wajib diumumkan secara serta merta

Learn More

Informasi

Informasi yang Dikecualikan


Learn More

Informasi

Laporan Tahunan Layanan Public


Learn More

Informasi

Informasi Layanan Public



Learn More

Selamat Datang di PPID BNPB

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Selengkapnya

Landasan Hukum

Undang-Undang

Learn More

Landasan Hukum

Peraturan Pemerintah

Learn More

Landasan Hukum

Peraturan Presiden

Learn More

Landasan Hukum

Peraturan Kepala BNPB

Learn More

Landasan Hukum

Peraturan Komisi Informasi

Learn More

Landasan Hukum

Surat Keputusan Kepala BNPB

Learn More

Landasan Hukum

SOP

Learn More

Informasi Wajib Setiap Saat

  1. 1. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan di BNPB.
  2. 2. Semua Kebijakan Pimpinan BNPB dan dokumen pendukungnya.
  3. 3. Rencana kerja program/kegiatan perdeputi dilingkungan BNPB.
  4. 4. Rencana strategis BNPB.
  5. 5. Informasi yang disampaikan oleh Pejabat BNPB yang disampaikan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
  6. 6. Daftar BPBD seluruh Indonesia beserta alamatnya.
      Provinsi
      Kabupaten
  7. 7. Publikasi seperti :
      Buku
      Majalah
      Jurnal
      Buletin Kebencanaan
      leaflet
      Poster Bencana
  8. 8. Laporan mengenai akses informasi publik seperti diatur dalam Undang-Undang ini.

Informasi wajib secara berkala

  1. 1. Informasi yang berkaitan dengan BNPB seperti:
      Tugas pokok serta fungsi.
      Sejarah berdirinya BNPB.
      Struktur Organisasi BNPB.
      Komposisi Pegawai.
  2. 2. Daftar nama Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan BNPB.
  3. 3. Informasi mengenai kegiatan dari masing-masing kedeputian di BNPB.
  4. 4. jadwal pelaksanaan Program dan kegiatan.
  5. 5. Informasi Mengenai laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia.
  6. 6. Informasi mengenai perjanjian kerjasama dengan instasi lain atau organisasi lain.
  7. 7. Informasi mengenai perjanjian kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional.
  8. 8. Rencana Pengadaan barang dan jasa serta pengumuman pengadaan barang dan jasa tersebut.
  9. 9. Informasi tentang penerimaan calon pegawai atau oursourcing
  10. 10. Daftar bantuan peralatan BNPB dari tahun 2011-2014.
  11. 11. Daftar bantuan logistik BNPB dari tahun 2009-2011
  12. 12. Daftar MOU Kementrian
  13. 13. Daftar MOU Internasional
  14. 14. Daftar Desa Tangguh

Informasi wajib serta merta

Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti peringatan gempa, status gunung berapi dan perkembangan kejadian bencana

  1. Gempa Terkini

  2. Status Gunung Api

  3. Prakiraan Cuaca

Informasi Dikecualikan

  1. 1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik dan Pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

  2. 2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode valid dan mengedepankan obyektivitas.

  3. 3. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

  4. 4. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.

  5. 5. Pengecualian harus melalui uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.

  6. 6. Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode di atas dilengkapi dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

  7. 7. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial- budaya, dan pertahanan keamanan.

  8. 8. Penetapan sebagaimana tersebut pada angka 3 dilakukan melalui rapat pimpinan.

Laporan Tahunan

  1. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
    tahun 2013

  2. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
    tahun 2014

  3. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
    tahun 2015

  4. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
    tahun 2016

  5. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
    tahun 2017

  6. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
    tahun 2018

  7. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
    tahun 2019

Informasi Dikecualikan

  1. Brosur PPID
  2. Visi Misi PPID BNPB
  3. Jam Kerja PPID BNPB
  4. Standart Biaya PPID BNPB
  5. Anggaran PPID BNPB 2020
  6. Foto Pelayanan PPID BNPB
  7. Informasi Dikecualikan PPID BNPB

  8. Prosedur Keberatan Informasi PPID BNPB
  9. Pengajuan Keberatan Informasi PPID BNPB
  10. Formulir Keberatan Informasi PPID BNPB

  11. Laporan Survei pelayanan Diorama
  12. LAKIP BNPB 2019
  13. Laporan BMN Tahunan Tahun 2019 AUDITED BNPB
  14. Laporan Rapat Strategi Komunikasi Publik Edukasi Kebiasaan Baru tahun 2020
  15. Laporan PPID SPBE tahun 2020
  16. LK AUDITED 2018
  17. LK AUDITED 2019

Undang - Undang

  1. Undang - Undang no 211 tahun 1233
    Tentang : dsdada

  2. Undang - Undang no 24 tahun 2007
    Tentang : Penanggulangan Bencana

  3. Undang - Undang no 14 tahun 2008
    Tentang : Keterbukaan Informasi Public

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2008
    Tentang : Penyelengaraan Penangulangan Bencana

  2. Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2010
    Tentang : pelaksanaan Undang - Undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public

Peraturan Presiden

  1. Peraturan Presiden no 8 tahun 2008
    Tentang : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB

  1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana 1 tahun 2008
    Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penangulangan Bencana

  2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana 9 tahun 2013
    Tentang : Pendoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BNPB

  3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana 2 tahun 2019
    Tentang : Kode Etik dan Prilaku Pegawai BNPB

  4. Peraturan Badan Nasional Penangulangan Bencana 5 tahun 2020
    Tentang : RENSTRA BNPB 2020-2024

Peraturan Komisi Informasi

  1. Peraturan Komisi Informasi no 2 tahun 2010
    Tentang : Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Surat Keputusan Kepala BNPB

  1. Surat Keputusan Kepala badan Nasional Penangulangan Bencana tahun 2011
    Tentang : Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BNPB

  2. Surat Keputusan Kepala badan Nasional Penangulangan Bencana tahun 2015
    Tentang : Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BNPB

SOP

  1. SOP PPID 2015

  2. SOP PPID 2020 tentang Fasilitasi Sengketa Informasi

  3. SOP PPID 2020 tentang Keberatan Informasi

  4. SOP PPID 2020 tentang Pelayanan Permohonan Informasi

  5. SOP PPID 2020 tentang Pendokumentasian Informasi Dikecualikan

  6. SOP PPID 2020 tentang Penetapan & Pemutakhiran Informasi Publik

  7. SOP PPID 2020 tentang Pengaduan Mayarakat Melalui Aplikasi Lapor

  8. SOP PPID 2020 tentang Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

  9. Sk Tim Pengelolaan Pelayanan Komunikasi Publik BNPB

Selamat datang

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan prinsip penting bahwa informasi adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi jika tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya dari Badan Publik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan respons Badan Publik melayani permintaan informasi sangat menentukan potensi sengketa informasi antara pemohon dan Badan Publik.

Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan. Sehingga Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban dari semua instasi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sendiri, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baru terbentuk 25 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 153/BNPB/VIII/2011. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini merupakan awal dari keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bukan berarti selesailah Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut melainkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki tugas baru yang juga berat yaitu pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki 6 unit Eselon I yaitu Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi bidang Penanganan Darurat, Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, dan Deputi Logistik Peralatan. Masing-masing unit kerja Eselon 1 memiliki unit kerja Eselon 2 dibawahnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diharapkan semua Eselon 1 dan yang ada dibawahnya saling berkoordinasi dalam penyampaian informasi serta data yang dimiliki dan menyampaikannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.