Tentang JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di bidang penanggulangan bencana secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. JDIH BNPB merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama BNPB yaitu melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, organisasi dan tata laksana, dan kerja sama di bidang penanggulangan bencana.

pengertian.png

Landasan Hukum

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

logoBNPB.png

Visi

Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yang lengkap dan akurat.

Tujuan :

  1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di bidang Penanggulangan Bencana yang terpadu dan terintegrasi dilingkungan BNPB
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang penanggulangan bencana yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
  3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang penanggulangan bencana dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pengembangan hukum di bidang penanggulangan bencana pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Misi :

  1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
  2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan BNPB pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung terwujudnya e-goverment
  3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH penanggulangan bencana